Articles by "Ekonomi"
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

di Mei 26, 2026


Temanggung, Hariantemanggung.com — Workshop Ecoprint telah sukses diselenggarakan di Pasar Papringan pada Selasa, 26 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi bersama Ramban Ayu sebagai instruktur workshop, serta diinisiasi oleh perwakilan dari Universitas Multimedia Nusantara, yaitu Fina Abigail Lynchieta Suwu, dalam rangka program revitalisasi desa yang berfokus pada pengembangan keterampilan kreatif masyarakat, khususnya ibu-ibu desa.


Program ini bertujuan untuk memperkenalkan ecoprint sebagai bentuk kerajinan ramah lingkungan yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha dan sumber mata pencaharian baru. Selain memperkenalkan teknik seni tekstil berbasis bahan alami, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi alam sekitar yang dapat diolah menjadi produk bernilai estetika dan ekonomi.


Workshop dilaksanakan menggunakan metode ecoprint kukus, yaitu teknik mencetak motif alami pada kain menggunakan daun dan tumbuhan sekitar melalui proses pengukusan. Kegiatan dimulai dengan sesi pencarian daun di area sekitar Pasar Papringan, di mana para peserta diajak untuk mengenali berbagai bentuk dan karakter daun yang dapat menghasilkan motif unik pada kain.


Setelah proses pengumpulan bahan alami selesai, peserta mengikuti sesi pemaparan materi dari tim Ramban Ayu mengenai pengenalan ecoprint, jenis daun yang dapat digunakan, teknik penyusunan motif, hingga tahapan produksi secara menyeluruh. Para peserta kemudian mempraktikkan langsung proses pembuatan ecoprint dengan pendampingan step by step dari instruktur.


Kain yang telah disusun dengan daun kemudian melalui proses pengukusan selama kurang lebih satu hingga dua jam. Selama menunggu proses selesai, suasana workshop berlangsung hangat dan interaktif, di mana para peserta dapat beristirahat, berbincang, serta saling berbagi pengalaman satu sama lain.


Momen paling antusias terlihat ketika kain hasil ecoprint mulai dibuka bersama-sama. Setiap peserta menunjukkan hasil motif unik yang terbentuk dari daun-daun alami di sekitar lingkungan Pasar Papringan. Beragam pola dan warna alami yang tercetak pada kain menunjukkan bahwa material sederhana dari alam dapat menghasilkan karya yang artistik, bernilai seni, dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk kreatif.


Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta diperbolehkan membawa pulang hasil karya masing-masing. Selain itu, peserta juga menerima sertifikat serta buku panduan ecoprint agar ilmu dan teknik yang telah dipelajari dapat terus dipraktikkan secara mandiri di rumah.


Melalui workshop ini, diharapkan ecoprint tidak hanya menjadi kegiatan kreatif sesaat, tetapi juga dapat menjadi langkah awal pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan kerajinan lokal yang berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi di masa mendatang.

Baca selengkapnya »

di Mei 05, 2026

Temanggung, Hariantemanggung.com - Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung, dijadwalkan menjalani renovasi pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Temanggung berencana memperbaiki sejumlah fasilitas pasar guna meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli, di antaranya perbaikan atap yang bocor serta pemasangan kanopi pada tangga jalan masuk pasar.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung, Ahmad Khudlori menyambut positif rencana tersebut, namun menekankan agar perbaikan tidak berhenti pada dua item itu saja.

“Perbaikan fasilitas pasar yang dilakukan pemerintah harus sesuai kebutuhan. Selain perbaikan atap bocor dan pemasangan kanopi, perlu juga penataan ulang tempat bagi pedagang yang berada di sisi selatan lantai 2 untuk meningkatkan penjualan barang dagangannya,” ujar Khudlori.

Ia menilai lesunya aktivitas di sisi selatan perlu segera diatasi dengan penataan ulang penempatan pedagang agar kios-kios di lantai 2 kembali ramai dan mudah dijangkau pembeli.

Selain itu, Khudlori juga menyoroti persoalan drainase dari sisi dampaknya terhadap fasilitas pasar secara keseluruhan. Perlu perbaikan drainase di sisi barat pasar karena sering terjadi banjir yang masuk ke dalam pasar. Ini bukan sekadar soal kenyamanan, tapi menyangkut keselamatan aset dan barang dagangan milik pedagang, tegasnya.

Ia pun menyoroti persoalan kebersihan lingkungan pasar. Perlu juga penataan ulang tempat sampah karena terlalu berdekatan dengan kios pasar, tambahnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Temanggung, Dedi Hariyadi, turut menyuarakan sejumlah aspirasi pedagang berdasarkan temuan langsung di lapangan. Pada topik drainase, Dedi melihatnya bukan sebatas kerusakan infrastruktur, melainkan keluhan nyata yang sudah lama dirasakan warga.

“Kalau musim hujan sering banjir di sebelah barat pasar. Sama tadi ada keluhan pedagang sebelah selatan,” ungkap Dedi.

Terkait sepinya sisi selatan, Dedi tidak sekadar mendorong penataan ulang, melainkan menelusuri akar masalahnya hingga ke kesalahan orientasi bangunan sejak awal dibangun. Dulu sebelum dipugar, sebelah selatan ramai. Setelah dibangun jadi sepi karena para pedagang mengeluhkan wajah pasar tidak menghadap selatan, padahal depannya jalan nasional, jelasnya.

Pada persoalan sampah, Dedi menambahkan dimensi yang lebih spesifik dibanding sekadar kedekatan dengan kios.

“Penempatan amrol sampah yang berada di lantai 2 dekat bongkar muat pasar utara sangat mengganggu para pembeli dan pedagang, padahal di area pasar utara dibuat untuk jualan ayam potong dan sayuran,” tegasnya.

Dedi juga menyoroti persoalan lain yang turut menekan minat pengunjung untuk naik ke lantai 2. Dengan adanya tangga berjalan yang tidak beroperasi dengan alasan biaya listrik yang mahal, malah menghambat para pedagang. Jadi tidak nyaman kalau lewat tangga berjalan tapi tidak dihidupkan.

Kondisi itu, lanjut Dedi, membuat para pembeli enggan naik lantai 2, cenderung belanja di pasar pagi yang masih buka di atas jam 06.00 pagi.

Selain itu, Dedi menyampaikan usulan lama terkait Jalan Saubari.

“Ada usulan lama bahwa Jalan Saubari agar dikembalikan seperti semula untuk menjadi jalan lagi, jangan dijadikan parkiran dan bongkar muat. Artinya, mulai dari Pasar Kembang sampai Balai Desa Parakan Kauman, Jalan Saubari menjadi jalan utama untuk menuju ke Kecamatan Bansari,” pungkasnya.

Kedua anggota dewan dari Fraksi PKB ini berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti seluruh masukan secara menyeluruh, sehingga Pasar Legi Parakan kembali menjadi pusat perekonomian yang nyaman dan berdaya saing bagi seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. (*)

 

Baca selengkapnya »

di September 12, 2025


Wonosobo, Hariantemanggung.com – Pekan Olahraga dan Seni Ma’arif (Porsema) XIII PWNU Jawa Tengah tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga, seni, pertunjukan Seni Warok Lengger dan Tari Topeng, Porsema Bersholawat, tetapi juga diramaikan dengan ekspo dan bazar yang berpusat di Alun-Alun Wonosobo.


Tahun ini, Porsema XIII diikuti oleh 5.577 peserta, 1.794 official, serta lebih dari 4.000 partisipan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Jumlah tersebut menunjukkan antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, guru, hingga masyarakat.


Untuk menambah semarak, panitia menghadirkan lebih dari 50 tenant dalam ekspo dan bazar. Tenant tersebut terdiri atas UMKM, bazar buku, kuliner, merchandise, ekspo kampus mitra, serta berbagai produk unggulan lainnya. Kehadiran bazar ini diharapkan mampu menjadi ruang promosi sekaligus ajang pemberdayaan ekonomi kreatif di kalangan masyarakat.


Ketua Panitia Porsema XIII PWNU Jawa Tengah, Supriyono atau akrab disapa Lek Pri, mengajak seluruh peserta dan pengunjung untuk ikut meramaikan dan berbelanja di ekspo tersebut.


“Mari kita dukung UMKM dan tenant yang hadir dengan membeli produk-produk mereka. Selain mendukung perekonomian lokal, para peserta juga bisa membawa pulang oleh-oleh khas dari Wonosobo maupun daerah lain,” ujarnya kepada awak media, Jumat (12/9/2025) di sela-sela kesibukannya.


Ekspo UMKM dan bazar ini menjadi salah satu daya tarik Porsema XIII, memperlihatkan bahwa ajang ini tidak hanya fokus pada pengembangan minat dan bakat pelajar, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara dunia pendidikan, ekonomi, dan masyarakat luas.


“Ayo ramaikan ekspo dan bazar di Alun-Alun Wonosobo. Jangan sampai ketinggalan sebelum penutupan pada Sabtu 13 September 2025,” ajaknya. (HTM1/Ibda)

Baca selengkapnya »

di Juni 04, 2025


MALANG, Hariantemanggung.com - Perjuangan Bupati Temanggung, Agus Setyawan untuk mengangkat taraf perekonomian para petani tembakau terus berlanjut. Setelah beberapa waktu menggelar kunjungan (visit) industri ke sejumlah pabrikan rokok yang berada di Kabupaten Kudus, kini dirinya kembali melakukan langkah yang sama, yakni dengan menggelar audiensi dengan beberapa perwakilan pabrikan rokok yang berada di Malang, Jawa Timur, tepatnya pada Rabu (4/6/2025).


Dengan mengajak serta perwakilan Tim Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung, Agus berharap, kunjungan tersebut dapat membuahkan hasil positif terhadap serapan produk tembakau petani lokal oleh pihak industri rokok yang terdapat di wilayah Malang dan sekitarnya, termasuk Kota Surabaya.


Tak berhenti sampai disitu saja, dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak yang hadir juga sepakat untuk memohon kepada pemerintah agar bersedia kembali membukakan jalan terkait berbagai regulasi terkait rokok agar pergerakan industri hasil tembakau dapat lebih leluasa.


“Keleluasaan regulasi inilah yang menjadi salah satu faktor kunci kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani tembakau,” bebernya.


Menurutnya, kerjasama serta kolaborasi yang baik dari berbagai pihak mulai petani, pihak pabrikan atau industri rokok, hingga pemerintah, akan menghasilkan sebuah tatanan demi perputaran rantai ekonomian yang kian positif.


“Industri hasil tembakau sampai sejauh ini masih memiliki multiplier effect yang luar biasa besar bagi sektor perekonomian,” imbuhnya.


Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (FORMASI), Heri Susianto berpesan, kendati tembakau asal Kabupaten Temanggung tergolong sebagai yang salah satu yang terbaik dan kerap diburu oleh pabrikan, namun para petani juga diharapkan mampu secara konsisten menjaga kualitas produk yang dihasilkan, agar tetap memiliki nilai tawar yang kuat.


“Saya apresiasi tinggi atas forum yang diinisiasi oleh Pak Bupati Temanggung ini. Harapannya ada titik keseimbangan ke depan. Petani harus mampu menjaga kualitas produk yang dihasilkan, maka pihak industri juga pastinya akan membuka pos serapan sesuai kebutuhan,” bebernya.


Senada, Sulasmi, selaku perwakilan dari Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya menyebut bahwa sejatinya tembakau asal Kabupaten Temanggung memiliki kekhasan tersendiri yang dibutuhkan oleh pabrikan dalam menghasilkan produk rokok mereka. Sehingga pihaknya mewanti-wanti agar para petani tetap menjaga mutu agar produk tembakau mereka memiliki nilai jual seperti yang diharapkan.


“Tembakau asal Temanggung dan Madura itu sangat dibutuhkan oleh pabrikan karena menjadi vetsin atau pemanis dalam sebuah produk rokok. Maka dari itu, petani harus mampu menjaga mutu dan kualitas sesuai dengan arah kebutuhan pihak pabrikan,” imbaunya.


Ketua Tim Komite Pertembakauan Kabupaten Temanggung, Agus Parmuji berharap forum tersebut mampu menjadi awal dari energi positif antara pihak pabrikan dengan para petani tembakau. Oleh karenanya, saat para petani tembakau mampu menjaga dan meningkatkan kualitas produk mereka, pihak pabrikan juga dapat melakukan serapan produk sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para petani itu sendiri.


“Harapannya ketika petani mampu menjaga kualitas tembakau dengan pola tanam yang benar sesuai yang diharapkan, sebaliknya pihak industri juga dapat melakukan serapan tembakau yang dihasilkan oleh petani,” pungkasnya.

Baca selengkapnya »

di Maret 22, 2025


Temanggung, Hariantemanggung.com - KEK Temanggung berkesempatan melakukan audiensi dengan Bupati Temanggung, Agus Setyawan, S.E., pada Minggu, (23/3) di ruang transit Pendopo Pengayoman. 

Dalam pertemuan ini, pelaksana harian KEK, didampingi oleh Dewan Pertimbangan KEK, Ir. Singgih Susilo Kartono, dan Dr. Danang Purwanto, menyampaikan hasil audiensi KEK Temanggung dengan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) yang berlangsung awal Maret lalu.

Sekretaris KEK, Ika Permata Hati, ST.,  memaparkan beberapa rekomendasi dari Kemenekraf. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah mengenai SKB antara Kemendagri dan Kemenekraf tentang pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. "Dengan melihat kondisi Kabupaten Temanggung saat ini, pembentukan Dinas Ekraf diharapkan dapat digabungkan dengan dinas yang sudah ada dan terkait dengan ekonomi kreatif. Selain itu, KEK juga menekankan bahwa potensi-potensi ekonomi kreatif di Temanggung perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk dikembangkan." Ungkapnya

Sementara itu, Ketua KEK, Maschun Pribowo, S.Pd., menekankan peran dan sinergi KEK dalam membantu pemerintah, tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga dalam merumuskan konsep dan rencana kebijakan ekonomi kreatif di Temanggung.

Selanjutnya, Dewan Penasihat KEK,  Ir. Singgih Susilo Kartono, menegaskan alur pembangunan ekraf Temanggung. "Pembangunan ekonomi kreatif di Temanggung tidak dapat dilakukan secara ujug-ujug atau sembarangan. Dibutuhkan riset mendalam dan pendekatan holistik agar hasil yang dicapai dapat berdampak positif bagi masyarakat." Papar Ceo Spedagi itu.

Bupati Temanggung,  Agus Setyawan, S.E., menyambut baik langkah-langkah dan rencana program dari KEK Temanggung. "Kami berharap masukan dari KEK dapat membantu pengembangan ekonomi kreatif di daerah ini ke depannya. Pemerintah juga akan melibatkan KEK dalam diskusi-diskusi selanjutnya terkait program-program yang berkaitan dengan bidang ekonomi kreatif." Pungkasnya. (Red-Hartem27-MP)

Baca selengkapnya »

di Maret 31, 2024


Balaraja, Hariantemanggung.com - Direktur Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian, Indah Megahwati, melaksanakan kunjungan ke peternakan terintegrasi yang didirikan oleh pengusaha agribisnis nasional, Arie Triyono. Peternakan yang merupakan unit usaha di bawah bendera grup PT. Lembu Setia Abadi Jaya (LSAJ) di Balaraja, Tangerang, Banten.

Dalam kunjungannya ini, Indah ingin mensinergikan visi pemerintah dan pelaku agribisnis di tanah air dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan melihat langsung fasilitas modern dan praktek terbaik yang diterapkan di peternakan tersebut.

Indah mengapresiasi fasilitas dan kandang-kandang sapi modern yang dirintis oleh PT. LSAJ. "Saya melihat bahwa perusahaan ini tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga kesejahteraan hewan-hewan ternaknya," ujar Indah Megahwati.

Salah satu perhatian pada hewan ternak, pada jam-jam tertentu, petugas peternakan memperdengarkan sholawat di kandang sapi. Hal ini menurut Indah merupakan inovasi yang sangat baik.

"Saya sangat mengapresiasi upaya PT. LSAJ dalam menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman bagi sapi-sapinya. Praktek seperti ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan hewan, tetapi juga pada produktivitasnya," tambahnya.

Selain memberikan apresiasi, Indah juga menyatakan bahwa PT. LSAJ layak menjadi contoh dan menjadi ‘bapak angkat’ bagi para peternak lokal di Indonesia. "Dengan praktek- praktek terbaik yang diterapkan di PT. LSAJ, saya yakin perusahaan ini dapat menjadi inspirasi bagi para peternak lokal di seluruh Indonesia. Saya berharap semakin banyak peternak yang dapat mengadopsi praktek-praktek yang telah berhasil diterapkan di sini," tukas Indah.

Melalui kunjungan-kunjungan seperti ini, Indah berharap dapat memberikan dorongan positif bagi pengembangan industri peternakan di Indonesia. Serta mendorong adopsi praktik terbaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hewan ternak dan produktivitas peternakan secara keseluruhan.

KUR: Solusi Pembiayaan Efisien bagi Peternak Lokal

Dalam upaya memperkuat industri peternakan lokal, Direktorat Pembiayaan Pertanian menjajaki langkah strategis dengan melirik PT. LSAJ sebagai potensial off taker bagi peternak-peternak lokal di Indonesia.

"Perusahaan yang besar seperti LSAJ ini bisa menjadi bapak angkat atau off taker bagi peternak-peternak yang kecil. Mari kita bekerja sama dengan lembaga permodalan. Salah satunya yang akan kita tawarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR yang terintegrasi dengan off taker dan bersinergi dengan mitra peternaknya. Di sini akan terjadi sinergi antara pemerintah, off taker, dan peternak," papar Indah.

Indah pun menerangkan keuntungan bunga rendah yang ditawarkan oleh KUR. "Karena KUR ini memiliki bunga yang cukup rendah. Apabila kita bekerja sama dengan off taker, mereka akan menjadi afiliasi yang memberikan apa saja yang dibutuhkan peternak, seperti pakan berkualitas, bibit, pelatihan, dan pendampingan. Di sini, PT. LSAJ sebagai off taker bersama dengan perbankan, memberikan pembiayaan permodalan yang mudah, murah, dan efisien bagi peternak kita," papar Indah.

Masih menurut Indah, rencana kemitraan antara Direktorat Pembiayaan Pertanian, LSAJ, dan peternak lokal diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Dengan adanya dukungan pembiayaan yang efisien dan kemitraan strategis, diharapkan sektor peternakan Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara.

Sementara itu, Arie Triyono, pemilik PT. LSAJ, menyambut baik apresiasi Indah. Arie menegaskan pentingnya implementasi KUR dengan manajemen yang baik. "Dan saya berharap KUR ini tidak asal-asalan. Jadi betul-betul ada perubahan manajemen yang baik,” ujar Arie.

Arie pun menjelaskan sistem kelompok tani ternak tanggung renteng. “Jadi misal 25 orang membentuk satu kelompok, ada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Jadi misal ada 2 orang yang nakal, maka 23 orang harus bertanggung jawab terhadap 2 orang yang nakal tadi,” kata Arie. “Dan harus tercover asuransi juga. Saya selaku off taker-nya aman, bank-nya aman, dan masyarakatnya juga aman," lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Arie Triyono juga mengungkapkan rencana PT. LSAJ ke depan, dalam memperluas operasi dan kontribusinya terhadap masyarakat. "Kami sudah punya RPH di NTB dan kami tahun ini bangun RPH di Balaraja. Disini sudah kami siapkan tambahan lahan 2,5 hektar khusus untuk RPH. Di Kertajati juga sudah kami bangun satu kawasan eduwisata 117 hektar yang akan kita padu dengan peternakan berkelanjutan. Sementara di Balaraja ini kami akan jadikan integrated farming," ungkapnya.

Dengan langkah-langkah ini, Arie melalui PT. LSAJ berkomitmen untuk menjadi pilar utama dalam pengembangan peternakan yang berkelanjutan di Indonesia.

***

 

Baca selengkapnya »

di Maret 26, 2024


Jakarta, Hariantemanggung.com – Melalui platform Zoom Meeting, Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan FDG atau Sharing Session bertajuk “Filantropi Nahdlatul Ulama” pada Selasa (26/3/2024) yang dihadiri puluhan periset, dosen/akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut merupakan rangkaian riset yang dilakukan oleh peneliti PMB BRIN Muhammad Nur Prabowo Setyabudi, peneliti PRAK BRIN Aji Sofanudin, dosen Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Hamidulloh Ibda, dan dosen Universitas Gadjah Mada Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi bertajuk “Islamic Creative Philanthropy: Studi Terhadap Praktik Filantropi Islam pada Komunitas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ahmadiyah, dan Syiah (MUNAS) di Indonesia.“

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Aji Sofanudin mengatakan bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi filantropi Islam yang cukup besar.

Menurut data Kemenag RI, potensi zakat di Indonesia sangat besar mencapai 327 triliun. Sementara data Baznas menyebutkan dana zakat yang tersalurkan sebesar 33 T pada tahun  2023.

Ini artinya baru 10,09 % potensi zakat yang mewujud. Belum lagi potensi filantropi Islam yang lain  seperti infaq, sedekah, hibah dan wakaf, kata Aji.

Kegiatan ini, menurutnya, merupakan bagian dari riset filantropi yang menyasar organisasi atau komunitas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ahmadiyah, dan Syiah.

“Jika merujuk pendapatnya Prof. Ahmad Najib Burhani, Nahdlatul Ulama menjadi ormas Islam yang menarik karena mampu melahirkan penciptaan atau penguatan identitas Islam nasional dengan nama Islam Nusantara. NU dinilai unik dan distingtif dibandingkan dengan Islam di belahan dunia lain, karena karakternya yang damai, moderat, keberterimaan terhadap demokrasi yang tinggi,” lanjutnya dalam kegiatan yang dimoderatori BRIN Muhammad Nur Prabowo Setyabudi tersebut.

Dalam konteks riset ini, katanya, NU dikaji karena telah memiliki lembaga amil yaitu LAZISNU yang berdiri tahun 2004 sesuai dengan amanat Muktamar NU ke-31 di Boyolali, Jawa Tengah.

Direktur Eksekutif NU Care – LAZISNU PBNU Drs. KH. Qohari Cholil dalam paparannya mengatakan banyak hal, dari sejarah, profil, capain, inovasi, dan dampak filantropi yang dilakukan LAZISNU. "LAZISNU diberi amanat sebagai penopang dan penyokong kegiatan sosial di lingkungan NU khususnya di bidang sumber daya manusia dan filantropi," katanya.

Pihaknya juga memberikan contoh bagian dari program LAZISNU yang populer adalah KOIN NU. “Jadi Koin NU ini adalah singkatan dari Kotak Infak (Koin) NU,” paparnya.

Kiai Qohari juga membeberkan, bahwa NU Care – LAZISNU PBNU terdiri atas 33 cabang tersebar di 29 negara melalui PCI NU, dan 26 provinsi di Indonesia.

Dalam hal penghimpunan, NU Care – LAZISNU PBNU melakukan sejumlah inovasi. “Kami ada fundraising lembaga. Di sini melakukan optimalisasi jejaring lembaga dan Badan Otonom NU melalui Koin NU, optimalisasi web crowfunding nucare.id, kemitraan CSR perusahaan dan pemerintah, kemitraan dengan platform digital. Kemudian sistem pelaporan dengan skema PSAK 109-409, audit internal, audit PBNU, audit KAP, audit Syariah Kemenag RI,” jelasnya.

Dalam aspek mekanisme penyaluran, dilakukan kolaborasi horizontal yaitu pelibatan lembaga dan Banom NU, juga ada pelibatan pakar/ahli, penyaluran yang dilakukan oleh 233 cabang LAZISNU, dan penyaluran yang tersebar di 30 provinsi cabang LAZISNU.

Sementara itu, Dr. Hamidulloh Ibda menambahkan bahwa sebenarnya di LAZISNU, realitas di lapangan khususnya di Jawa Tengah telah terlaksana praktik filantropi yang terstruktur (struktural), tidak/semi terstruktur atau kultural. "Kalau yang tidak terstruktur ini banyak sekali, dari infak Arwah Jama', infak pada kegiatan tahlilan, tahtimul Quran, manaqiban, ziarah walisongo, ziarah wali lima Jawa Timur, infak Ramadan, arisan Qurban, arisan wakaf tanah, dan lainnya," jelasnya.

Selain itu, Ibda juga menjelaskan bahwa banyak sekali praktik baik yang telah dilakukan oleh LAZISNU Jawa Tengah dan cabang di wilayah Jawa Tengah. Dari praktik filantropi itu, katanya, dibutuhkan pola yang bisa dikategorisasi sebagai filantropi kreatif Islam agar menjadi temuan menarik.

"Kalau dari kajian yang saya lakukan, filantropi kreatif Islam itu intinya pendekatan dalam memberikan sumbangan dan dukungan yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, namun dengan kecenderungan untuk memanfaatkan inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaannya. Nah, kami membutuhkan saran dan masukan dari LAZISNU PBNU untuk menguatkan temuan itu," kata dia.

Di sisi lain, dosen Universitas Gadjah Mada Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi menambahkan bahwa sebelum terjadi gerakan filantropi Islam yang masif, dilatarbelakangi oleh sejumlah fenomena. “Gerakan-gerakan Islam yang tumbuh di Yogyakarta pada kurun 1920-an sampai 1930-an menginstitusionalisasi aset-aset kedermawanan yang mereka terima sehingga menjadi modal sosial bagi mereka dalam menunjukkan eksistensinya sebagai masyarakat sipil,” katanya.

Terjadinya momentum-momentum dinamis termasuk kehadiran gerakan Zending dan Missie yang semakin kuat di Yogyakarta, lanjutnya, momentum-momentum itu termasuk pula dampak panjang ekspansi perkebunan, reogrnisasi tanah/agraria, kemunculan santri urban, dinamika pengulon dan organisasi Islam. Dari momentum-momentum itu melahirkan banyak dampak yang pada akhirnya hadir kedermawanan Islam sebagai gerakan sosial baru di Yogyakarta.

Penulis buku Filantropi Masyarakat Perkotaan: Transformasi Kedermawanan Muhammadiyah di Yogyakarta, 1912-1931 itu menjelaskan pula bahwa ada kesamaan fungsi lembaga sebagai fundriser dan model pentasyarufan melalui lembaga dalam Muhammadiyah dan NU. “Selain itu ada kesamaan pilar program antara LAZISMU dan NU-Care/LAZISNU. LAZISNU menggunakan cerdas, istilah program yaitu berdaya, sehat, damai, hijau,” papar dia. (*)

Baca selengkapnya »

di Februari 28, 2024


Temanggung, Hariantemanggung.com - Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam (DEMA-FSHEI) Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung sukses gelar Seminar Sinau Anggaran di Aula lantai 3 INISNU Temanggung.

Sinau Anggaran yang dilaksanakan pada hari Rabu, (28/02/2024) dengan tema "Memahami Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran yang Sistematis dan Terstruktur" di narasumberi oleh Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Mahzum, S.HI.

Dalam sambutannya, Muhammad Ifandi, Ketua DEMA-FSHEI INISNU Temanggung menjelaskan tema kegiatan tersebut yang mana merupakan keinginan DEMA-FSHEI dalam membentuk kepribadian mahasiswa FSHEI yang paham akan perencanaan dan pengelolaan anggaran.

"Tentunya kegiatan ini kami laksanakan dengan tujuan supaya mahasiswa FSHEI paham akan perencanaan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan tema yang diangkat pada kegiatan ini. Sehingga kita semua sudah mempunyai bekal dalam mengawal kebijakan-kebijakan fakultas, kampus, bahkan pemerintah daerah dalam hal anggaran." Kata Ifandi.

Disamping itu, Ifandi juga mengatakan bahwa sebelumnya belum pernah ada kegiatan sinau anggaran, dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pertama kalinya.

"Memang sebelumnya belum pernah ada kegiatan seperti ini, sehingga berdasarkan pada keresahan mahasiswa yang menginginkan kegiatan sinau anggaran, maka kami merealisasikan keinginan mahasiswa dengan kegiatan ini. Tentunya Sinau Anggaran ini adalah kegiatan pertama kalinya yang dilakukan di Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam, dan bahkan pertama kalinya yang diadakan di kampus INISNU Temanggung." Ucap Wakil Ketua 2 Bidang Eksternal PMII Rayon Makukuhan.

Dengan adanya materi yang diberikan oleh narasumber yang sangat menarik, seperti halnya prinsip penyusunan APBD, siklus APBD, kebijakan pendapatan daerah, hingga pengalokasian anggaran daerah, peserta yang berjumlah 80 mahasiswa sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Dekan FSHEI yang diwakili oleh Amin Nasrullah, Lc., M.Ek. dalam membuka kegiatan mengatakan pentingnya perencanaan dalam sebuah manajemen.

"Pada dasarnya, perencanaan merupakan hal yang paling penting dan fundamental di dalam sebuah manajemen maupun dalam membuat sebuah anggaran, karena perencanaan itu kaitannya dengan keberhasilan sebuah organisasi maupun sebuah lembaga. Disamping itu, Kegagalan dalam perencanaan sama halnya merencanakan sebuah kegagalan. Sehingga bisa dikatakan hal yang penting dalam sebuah proses." Ungkap Kaprodi Ekonomi Syariah INISNU Temanggung.

Disisi lain, Amin juga berharap agar peserta bisa komitmen dalam mengikuti kegiatan dengan memahami dan mengimplementasikannya.

"Dengan adanya kegiatan ini, tentunya kita semua sangat mengharapkan ilmu yang disampaikan oleh pak Mahzum, beliau ini selain anggota DPRD Kabupaten Temanggung, juga sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) INISNU Temanggung. Oleh karenanya ilmu tentang perencanaan dan pengelolaan anggaran ini nantinya akan menjadi bekal kita kedepannya. (htm/taf)

Baca selengkapnya »

di Oktober 12, 2023


Temanggung, Hariantemanggung.com - Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam Institut Islam Nahdhatul Ulama (DEMA-FSHEI INISNU) Temanggung sukses mengelar acara Perkenalan Budaya Fakultas dan Kepemimpinan (PBFK) pada Rabu-Kamis (11-12/10/2023) di Aula Lantai 3 INISNU Temanggung.

Acara tersebut dibuka oleh Dekan Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam, Bapak Sumarjoko, S.H.I., M.S.I. serta menghadirkan narasumber yang berasal dari demisioner Ketua DEMA-FSHEI dan juga narasumber yang mumpuni dalam bidangnya, antaranya adalah Misbahul Munir S.H. (Ketua DEMA-FSHEI 2019-2020), Ndoko Andri Setyawan S.H. (Ketua DEMA-FSHEI 2020-2021), Lukluk Mardiyah S.E. (Ketua KOPRI PC PMII Temanggung 2022-2023), dan Muhammad Luthfi (Ketua DEMA-FSHEI 2022-2023).

Ketua DEMA F, Muhammad Ifandi menegaskan tujuan diadakannya kegiatan tersebut.

"Pada dasarnya, PBFK ini di selenggarakan guna membekali Mahasiswa baru mengenai materi-materi kefakultatifan, kepemimpinan, dan keorganisasian. Harapannya dari bekal tersebut mahasiswa memiliki rasa memiliki terhadap organisasi dan mampu bersaing dalam kontestasi kepemimpinan selanjutnya." Ucap Ifandi saat sambutan.

Puput Alifah selaku Ketua Panitia juga mengatakan hal yang senada dengan Ketua DEMA-FSHEI.

“Dalam Acara ini kami berusaha mengenalkan budaya Fakultas pada Mahasiswa baru angkatan 2023, harapannya mereka dapat belajar tentang kefakultatifan dan skill-skill kepemimpinan." Jelas Puput.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari tersebut diikuti oleh 41 peserta yang berasal dari prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Ekonomi Syariah (ES). Dengan banyaknya peserta yang aktif berdiskusi, memperlihatkan bahwa semangat dan antusiasme peserta tampak terlihat jelas dilengkapi dengan Jargon “Syariah ! Ora nyerah !” Dan “Syariah ! Calon Pemimpin”.

“Pemahaman yang saya dapat pasca PBFK satu point yang saya ambil adalah pemahaman berorganisasi, jadi setelah saya mendengar kemarin dari para pembicara, berorganisasi itu penting ya. Karna dalam organisasi itu kita tidak hanya melatih public speaking tapi juga membentuk banyak relasi yang nantinya akan mungkin bisa bermanfaat ya di masa depan ya, dan tanggung jawab seseorang dalam berorganisasi juga cukup besar jadi bisa melatih mental juga” Tutur Alisda, salah satu peserta PBFK 2023 sesuai wawancara".

Ketua SEMA-FSHEI, Kurnia Laili Khamida mengapresiasi acara PBFK dan memberikan support bagi mahasiswa baru untuk memiliki semangat berorganisasi. 

“Dalam estafet kepemimpinan fakultas selanjutnya, masa depan ada pada kalian. Dan skil-skil kepemimpinan kalian akan terasah dengan cara berorganisasi. Berorganisasi lah, dan personal branding kalian akan terasah. Kami dari SENAT Fakultas sudah menyediakan serap aspirasi, sebagai wadah keluh kesah dan aspirasi kalian. Silahkan tanyakan apapun, kami akan membantu sebisa mungkin.” Tuturnya dalam penutupan PBFK. (Htm/Laila Fathina Zahroh)

Baca selengkapnya »

di Agustus 12, 2023


Jakarta, Hariantemanggung.com - Food Estate Keerom Papua diharapkan bisa berkembang dengan baik dan kehadirannya selain memenuhi kebutuhan jagung di Indonesia Timur juga dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Penguatan ketahanan pangan ini menjadi salah satu agenda prioritas dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global, imbas perang Rusia-Ukraina yang masih belum kunjung selesai, serta pengaruh perubahan iklim.

 

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megahwati, Senin 10 Juli 2023 di Jakarta. Seperti diketahui, pekan lalu Presiden Joko Widodo telah melaksanakan panen perdana jagung di Food Estate Keerom bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang didampingi jajaran pejabat Kementerian Pertanian RI, dan sejumlah pejabat pemerintah lainnya.

 

Indah menambahkan, sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pihaknya akan terus memacu penerapan kemajuan teknologi dan mengadopsi konsep smart farming untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Dalam konteks ini, petani dapat memanfaatkan alat dan mesin pertanian yang dapat dibeli melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat aktivitas pertanian mereka dan mencapai hasil yang lebih baik.

 

“Smart farming menggabungkan teknologi digital dan pertanian tradisional untuk menciptakan sistem pertanian yang efisien, produktif, dan berkelanjutan,” papar Indah. Indah menjelaskan bahwa salah satu elemen penting dari smart farming adalah penggunaan agritech, yang mencakup berbagai teknologi dan inovasi seperti sensor tanah, drone pertanian, Internet of Things (IoT), dan analisis data.

 

“Visi smart farming adalah membuat sistem pertanian yang cerdas dan inovatif yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan, menghasilkan makanan yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga lingkungan,” jelas Indah. Melalui penggunaan agritech, petani dapat memantau kondisi pertanian secara akurat, mengelola sumber daya secara efisien, serta mengoptimalkan proses budidaya dan pemeliharaan tanaman.

 

Dalam konteks meningkatkan produksi pangan nasional inilah, Indah terus menghimbau agar petani di Indonesia dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk membeli alat dan mesin pertanian yang didukung oleh agritech. “KUR adalah program pemerintah yang menyediakan pembiayaan dengan bunga rendah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk petani. Dengan KUR, petani dapat mengakses alat dan mesin pertanian modern yang diperlukan untuk menerapkan smart farming,” tegas Indah.

 

Indah menekankan dalam mengimplementasikan smart farming dan membeli alat dan mesin pertanian yang didukung oleh agritech, KUR memainkan peran penting dalam mendukung petani. “Kementerian Pertanian telah memperkuat program KUR dan kami ingin meningkatkan kesadaran petani tentang manfaatnya untuk memaksimalkan potensi teknologi pertanian modern,” tukas Indah.

 

Food Estate Keerom Papua

 

Dalam kunjungan kerjanya pekan lalu, Presiden Joko Widodo telah meninjau langsung ladang jagung di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Kamis, 6 Juli 2023 lalu. Presiden mengaku gembira melihat kemajuan ladang yang baru pertama kali digunakan dan diolah untuk menanam jagung. Meski baru, ladang tersebut diperkirakan dapat menghasilkan panen jagung melebihi standar nasional.

 

“Kira-kira (hasilnya) 7 ton per hektarenya, karena standar nasionalnya 5,6 ton per hektare, ini sudah 7 (ton) karena memang saya melihat tanahnya sangat subur tapi airnya perlu dikelola dengan baik,” ungkap Presiden.

 

Presiden juga menyebut bahwa harga jual dari panen jagung di kawasan tersebut cukup tinggi, berkisar Rp 5.000-Rp 6.000 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan harga pokok produksi (HPP). Menurut Presiden, harga tersebut dapat memberikan keuntungan besar bagi petani.

 

“Saya kira sudah untungnya gede. Artinya kalau 7 ton per hektare kali Rp 6 ribu berarti sudah Rp 42 (juta) per hektare. Hati-hati. Kalau kita punya 1.000 (hektare) berarti Rp 42 miliar, gede banget untuk hanya 3 bulan atau 100 hari,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa jika produktivitasnya tinggi, lahan jagung tersebut diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional, khususnya Indonesia Timur.

“Ini untuk Indonesia Timur nanti kalau memang ini sudah betul karena produktivitasnya tinggi di atas 7 ton, misalnya masyarakat akan berbondong-bondong pasti akan mau ke sini,” tutur Presiden.

 

Saat berbincang dengan awak media, Presiden Jokowi juga sempat menugasi Syahrul untuk menyiapkan sistem pengelolaan lumbung pangan. Dengan demikian, pengelolaan nantinya bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. "Pelaksanaannya kalau Pak Mentan sudah percobaan, sudah kelihatan semuanya, mestinya sudah otonomi, tanggung jawab Pak Bupati," ujar Jokowi.

 

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Syahrul hadir ke Papua bersama jajaran pejabat Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Dua diantaranya adalah Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil, dan Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megahwati.

 

Dalam kunjungan kerja bersama Menteri Pertanian dan Dirjen PSP di Papua, Direktorat Pembiayaan Pertanian juga telah menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian kepada masyarakat di Papua, pada 4 Juli 2023.

 

***

Baca selengkapnya »

di Agustus 05, 2023


Oleh : Muhammad Adi Sucahyo


Islam merupakan agama sempurna yang memuat berbagai aturan-aturan yang mendalam dan terperinci. Dalam islam seorang muslim tentunya mempunyai kewajiban dasar yang harus di laksanakan dan telah di atur dalam rukun islam. Rukun islam adalah suatu hakikat dasar yang nantinya akan menjadi sebuah syarat utama bagi seorang muslim untuk menyempurnakan dirinya sendiri sebagai muslim yang sempurna. Rukun islam adalah amalan yang harus atau wajib dilakukan bagi umat muslim sebagai pondasi hidup. Adapun dari lima rukun islam tersebut salah satunya adalah zakat.

Definisi zakat secara Bahasa dan istilah.zakat menurut Bahasa berarti (Al Zakat) dari Bahasa arab yang artinya suci, tumbuh, berkah, terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat berarti ibadah wajib yang dilakukan dengan memberikan kadar jumlah tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimaya menurut yang di tentukan syariat islam.

Zakat merupakan suatu hal yang wajib dilakukan bagi umat muslim, dari pengertian zakat di atas menunjukan bahwasanya zakat sebagai rukun  islam memiliki hubunggan  erat antara manusia dengan  Allah SWT yang disebut Hablumminallah, dan juga berhubungan erat dengan sesama manusia yang disebut dengan  Hablumminannas.demikian juga ketika kita telah melakukan ibadah zakat maka kita telah melaksanakan kedua hubungan tersebut sekaligus. 

Secara umum zakat dikategorikan kedalamdua kelompok, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dapat disebut dengan zakat kewajiban bagi setiap individu. Sedangkan zakat maal merupakan zakat kekayaan yang di keluarkan dari sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi/usaha, maupun investasi. Adapun zakat maal yang merupakan bagian dari suatu usaha salah satunya adalah zakat pertanian.

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensi di Indonesia sebenanya. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai negara agraris yang mayoritas kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Termasuk di temanggung sendiri terkenal dengan daerah pertaniannya dan masyarakat yang umumnya memperoleh pendapatan dari hasil pertanian tersebut. Oleh sebab itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah, salah satunya permasalahan ekonomi. Dalam hal ini zakat pertanian bisa menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda/kekayaan di kalangan masyarakat di mana bagi pihak yang memiliki harta benda lebih agar bisa memberikan kepada pihak yang kekurangan atau tidak mampu untuk dapat  memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini perlu diwujudkan mengingat zakat pertanian sebagai bentuk ibadah yang sangat humanis dan di dalamnya terkandung banyak nilai sosial.  Dalam nilai seperti inilah ibadah zakat tergolong ibadah yang sangat mulia. sehingga perintah untuk melaksanakan ibadah zakat banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis.

Zakat merupakan salah satu wujud nyata dari system ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan social juga diharapkan dapat menjadi salah satu instrument ekonomi yang dapat menjadi solusi terbukanya banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga terbuka peluang lahirnya muzakki-muzakki baru dan menjadi sember daya bagi upaya pengentasan kemiskinan

Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu bentuk rasa kemanusiaan sebagaimana manusia diciptakan, untuk tetap menjadi manusia dan selalu membantu manusia lainya. Sehingga dalam berzakat manusia akan selalu mengingat akan anugrah yang diberikan oleh tuhan. Zakat juga merupakan implementasi dari habluminalalam, habluminannas, dan habluminnalloh. 

Baca selengkapnya »

di Mei 23, 2023


Temanggung, Hariantemanggung.com - Dalam memperkenalkan pentingnya kantin halal di lingkungan madrasah, MAN Temanggung menerima sosialisasi program kantin halal pada hari Selasa, (23/05/2023).

Kegiatan yang di narasumberi oleh Abdul Wahab Fahrub, M.Pd, seorang pendamping proses produk halal yang saat ini berkarir sebagai dosen di INISNU Temanggung dihadiri oleh pengurus kantin MAN Temanggung, penjual yang berjualan di kantin, serta siswa-siswi kelas ketrampilan bisnis.

Dalam penyampaiannya, Abdul Wahab Fahrub mengatakan tentang pentingnya kantin halal di lingkungan madrasah, dengan alasan adanya kewajiban sertifikasi halal produk dari pemerintah.

"Dalam hal ini saya mengacu pada Surat Edaran BPJPH Nomor: P-2230/BD.II/Set.BD.II.1/HM.00/03/2023 tentang Sertifikasi Halal dan Peningkatan Aktivitas Pendampingan PPH dari Guru dan Tenaga Keperawatan. Yang mana dalam SE ini menekankan pentingnya semua produk yang dijual di kantin madrasah adalah produk yang benar-benar halal dan memiliki sertifikat halal dari BPJPH". Ujar Wahab.

"Program kantin halal madrasah memberikan berbagai manfaat, antara lain memberikan kenyamanan kepada konsumen di lingkungan madrasah, kemudian memberikan akses lebih mudah untuk pengembangan produk kantin dan produk siswa di lingkungan madrasah, dengan persyaratan legal formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang pengembangan produk. Selain itu juga akan memberikan barokah yang lebih kepada seluruh anggota sekolah". Lanjutnya.

Disisi lain, pemateri juga mendorong pihak pengurus kantin madrasah untuk memperhatikan bahan dan proses produksi di kantin, serta menyortir produk dari luar yang masuk dengan persyaratan sertifikat halal, serta mendorong kerjasama antar madrasah dalam membentuk ekosistem halal di lingkungan mereka.

"Saya sangat berharap kepada siswa kelas APHP MAN untuk mengembangkan inovasi menjadi usaha yang baik di masa depan. Dan diharapkan pula MAN Temanggung dapat menjadi pelopor madrasah yang memiliki kantin halal di kota Temanggung, karena kedepannya akan dilaksanakan pelatihan teknis tentang pendaftaran sertifikasi halal, mulai dari pembuatan akun SIHALAL hingga proses pengajuan sesuai dengan prosedur yang berlaku". Lanjutnya.

Sebagai penutup sosialisasi, Wahab berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat mendorong kepatuhan dan inovasi dalam menjalankan prinsip halal di lingkungan Madrasah.

"Dengan adanya sosialisasi program kantin halal ini, harapannya dapat mendorong kepatuhan dan inovasi dalam menjalankan prinsip halal di lingkungan Madrasah, khususnya di MAN Temanggung, serta dengan adanya kantin halal, diharapkan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi konsumen, serta memberikan peluang pengembangan usaha yang lebih baik bagi siswa. (htm/mpp)

Baca selengkapnya »

di Oktober 20, 2022


Oleh Muhammad Ulfi Fadli

2022, saatnya sektor ekonomi bangkit dan pulih. Setelah Pandemi lebih dari dua tahun melanda Indonesia, bahkan dunia. Bisa dikatakan semua sektor yang ada di negara Indonesia terdampak, termasuk sektor ekonomi yang menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat. Keterpurukan ekonomi diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai Pemberlakukan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut nampaknya membuat efek yang buruk bagi sejumlah kegiatan perekonomian. Tercatat pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami keterlambatan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan data bahwa ekonomi di Indonesia tumbuh melamban sebesar 2,97% yang terjadi pada kuartal 1 per tahun 2020. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada kuartal IV pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%. (Dito Aditia Darma Dkk, 2020: 212224).

Keterpurukan ekonomi berikut juga termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di dalamnya. Dimana UMKM adalah basis perekonomian rakyat dan tempat bernaungnya sebagan besar atau mayoritas pelaku ekonomi. UMKM berada pada garis guncangan ekonomi yang luar biasa dalam lingkup internasional akibat pandemi Covid-19 (Sutrisno, 2021: 641660). Dan kondisi tersebut diperparah dengan sulitnya mencari pekerjaan. 

UMKM di Indonesia adalah sektor utama perekonomian. Terhitung tahun 2018, UMKM berkontribusi sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun berbeda cerita saat adanya pandemi, Kementrian Koperasi dan UKM mencatat terdapat lebih adri 37 ribu pelaku UMKM yang terdampak (Hadion Wijoyo, 2020: 56). Selain itu, menurut survei Asian Development Bank (ADB) terdapat 88% usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60% usaha mikro kecil ini sudah mengurangi tenaga kerjanya (Arianto, 2020: 3347).

Masalah lain UMKM yaitu penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, sulitnya bahan baku, produksi menurun dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja untuk pekerja dan buruh yang kemudian menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Dari sini dapat dilihat bahwa UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan.

Tidak sampai di situ, UMKM yang juga sebagai produsen masih belum juga menikmati hasil. Adanya praktik mitra retail yang tidak langsung membayar produsen sekali kirim, melainkan harus beberapa kali kirim barang baru di bayar. Hal ini tentu sangat menyulitkan bag produsen kecil yang buuh modal perputaran uang, sehingga tidak mungkin akan naik level. 

Oleh karena itu demi UMKM dapat bertahan dan bangkit dari berbagai hambatan, maka diperlukan solusi yang konkrit, yaitu adanya pengawasan yang ketat dan mendorong UMKM menuju model kewirausahaan yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Model bisnis ini berasal dari kombinasi teknologi digital dan kewirausahaan yang kemudian menghasilkan fenomena karakteristik baru dalam hal bisnis. Dan dalam hal ini peran teknologi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unit bisnis baru yang dibuat pemaksimalan  Dengan kata lain media sosial merupakan sarana perkembangan kewirausahawanan dan keberlangsungan UMKM (Purwana, 2017: 117).

Dengan pengembangan digitalisasi UMKM yang dibarengi dorongan dan pengawasan yang ketat, bukan tidak mungkin ekonomi digital di Indonesia menjadi terbesar di Asia Tenggara. Walaupun masih terdapat 3 kendala utama UMKM yaitu; Pertama, terkendala kapasitas produksi barang. Yang belum memenuhi permintaan pasar digital. Kedua, kualitas daya tahan pelaku UMKM yang belum merata. Dikarenakan di pasar digital ini para pelaku harus dapat bersaing dengan perusahaan besar yang selama pandemi juga beralih menggunakan platform digital. Ketiga, diperlukan penguatan edukasi literasi digital dan penguatan sumber daya manusia para pelaku usaha UMKM (Suwarni, 2019: 2037).

Peran KPPU

KPPU mempunyai berbagai peran yang penting dan strategis dalam mengawasi berbagai sektor bisnis. Pertama, mengawasi bisnis raksasa yang bermitra dengan pelaku-pelaku UMKM yang juga sebagai produsen. Masih adaya praktik yang tidak langsung di bayar dalam sekali kirim barang, membuat pelaku-pelaku kecil susah untuk naik kelas. Jika terus di biarkan maka pelaku UMKM kecil akan jalan di tempat saja.

Kedua, mengawasi permainan bisnis online. Seiring majunya zaman dan teknologi, bergeser pula tata kehidupan termasuk kegiatan jual beli dari jual beli secara tradisional ke jual beli modern. Dimana konsumen tidak repot untuk datang ke toko atau swalayan, namu cukup mencari lewat aplikasi mobile commerce apa yang dibutuhkan sudah tersedia. Jet Commerce (2022) mencatat sampai awal tahun 2022, sebanyak 1,46 miliyar pengguna aplikasi ini. Namun, nyatanya sulit bagi UMKM baru untuk dapat berkembang. UMKM harus berhadapan dengan toko-toko besar yang mendominasi. Selain itu penguasaan pasar (market place) juga sudah di kuasai. Dan bukan tidak mungkin ada juga persekongklan terjadi di dalamnya. Maka di sini membutuhkan peran dai KPPU untuk mengawasi segala aktivitas toko.

Ketiga, Kerjasama dengan kementrian terkait. Banyak sekali kendala yang di hadapi oleh UMKM untuk berkembang mengiuti zaman. Mulai konsep produk sampai keterbatasan biaya produksi (Meri Nur Amelia, 2017: 1116). Pengembangan UMKM berbasis digital di Indonesia harus memperhatikan banyak hal terutama bersifat inovatif dan kreatif. Sebab di era digital, inovasi menjadi pilar utama agar dapat bersaing. Tanpa hal tersebut, sudah dapat dipastikan pengembangan UMKM berbasis digital sulit untuk membuahkan hasil yang signifikan. Pelaku UMKM harus didorong untuk dapat memahami karakter dari dunia digital terutama media sosial. Oleh karenanya para pelaku usaha UMKM harus dikenalkan dan di fahamkan mengenai konten-konten kreatif dalam pemasaran digital. Beberapa studi juga menyebutkan bahwa konten kreatif dapat menarik perhatian yang tinggi dari para warganet (B Arianto, 2015: 1639).

Selain itu, keterpihakan KPPU dan pemerintah juga sangat dibutuhkan bagi UMKM yang berkaitan dengan konsep produksi yang di dalamnya terdapat konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran global (Siti Mukaromah, 2015: 5872).

Keempat, menyusun aturan tentang pasar bebas yang tepat dan keterpihakan terhadap UMKM. Perlu adanya aturan yang tepat dan cepat dalam merespon berbagai masalah yang melanda UMKM pasca pandemi. Pemerintah mendorong masyarakat untuk mandiri harus dibarengi dengan berbagai kebijakan yang mendukung dari semua sektor yang terlibat, termasuk KPPU sebagai pengawas. Jangan sampai aturan yang di buat justru tidak menjawab masalah-masalah di level bawal atau malah melemahkan pelaku-pelaku UMKM.

Harapan

Lebih dari 20 tahun Undang-Undang monopoli telah di terbitkan. Undang-undang ini dirancang demi Kesehatan dalam persaingan Usaha. Maka di Pundak KPPU lah para pelaku UMKM berharap agar segala aturan yang di buat semata untuk menaikkan kelas UMKM yang menjadi tumpuan ekonomi di Indonesia. Jangan biarkan pasar hanya dikuasai oleh beberapa kelompok saja, sehingga terdapat kepentingan-kepentingan dengan kekuatan yang dimiliki. UMKM, KPPU, dan pemerintah harus saling bersinergi demi Kesehatan ekonomi, sehingga UMKM  dapat bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju.

Baca selengkapnya »

di Juni 25, 2022


Oleh Astari Nur Khofifah

Mahasiswa Fakultas Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam INISNU Temanggung 


Pada dasarnya wakaf mempunyai sejarah yang panjang dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Wakaf dalam sejarah Islam tidak hanya menjadi pilar kesejahteraan masyarakat atau perorangan, lebih dari itu wakaf telah menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infra struktur, ekonomi dan ketahanan.

Sebagaimana spirit perwakafan yang ditunjukkan oleh Sayidina Umar bil al-Khaththab pada saat mewakafkan tanah yang paling baik dan subur di Khaibar adalah untuk turut andil untuk memecahkan masalah pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kemudian yang menjadi contohnya yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid. Puteri Zubaidah (istri Khalifah) pada pemerintahan tersebut pernah membangun jalan raya dari Baghdad di Irak sampai ke Mekkah. Jalan itu dibangun untuk memperlancar perjalanan jamaah yang akan menunaikan ibadah haji di Makkah.

Seluruh biaya pembangunan berasal dari harta wakaf yang dikelola oleh Puteri. Pada masa pemerintahan Utsmaniah di Turki, dana wakaf berhasil meringankan perbelanjaan negara, terutama untuk menyediakan fasilitas pendidikan, sarana perkotaan dan fasilitas umum lainnya. Pada studi wakaf di Mesir, Mesir berhasil membangun dan mengelola Universitas Al-Azhar (Universitas tertua di dunia). Seluruh biaya operasional kegiatan Universitas mulai dari biaya mahasiswa (seluruhnya berbeasiswa), staf pengajar, pimpinan dan pengembangan Universitas berasal dari harta wakaf.

Kemudian pada era perdagangan global, perwakafan telah memasuki wilayah investasi dan perdagangan multinasional di bidang wakaf bergerak maupun tidak bergerak. Islamic Development Bank (IDB) yang membentuk Badan Wakaf Dunia pada 2001. Badan ini mengembangkan perwakafan produktif disektor riil dan perdagangan saham. Investasi dilakukan di beberapa negara seperti di Qatar, Kuwait, Malaysia dan beberapa negara lainnya berupa perhotelan, perkantoran dan pertanian.

Contoh keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam dulu dan kini tidak terlepas dari pemahaman waqif tentang harta yang diwakafkan dan kepandaiannya dalam memilih Nazhir (pengelola) wakaf. Sebab, dalam upaya memelihara harta wakaf agar tetap terpelihara pokoknya dan manfaatnya terus mengalir selamanya hanya dapat ditentukan dari cara Waqif mengeluarkan hartanya untuk diwakafkan dan memilih Nazhir untuk mengelola dan mengembangkannya.

Maka dari itu, Secara prinsip Nazhir menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf agar hasilnya dapat dinikmati oleh mauquf alaih (peruntukannya). Lalu bagaimana jika literasi Seorang Nazhir lemah sehingga pengelolaan wakaf uang kurang bisa dikelola dengan baik?

Padahal dalam hal wakaf Nazhir menjadi kunci tercapainya tujuan wakaf, sehingga penentuan Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang dapat mengembangkan harta wakaf dan mendistribusikannya agar harta wakaf terus produktif dan mencapai tujuan wakaf.

Meningkatkan Literasi Nazhir

Untuk memenuhi tujuan wakaf yang berdimensi ibadah, ekonomi dan sosial, UU Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 10, mensyarakan Nazhir harus memenuhi enam syarat, di antaranya amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Syarat Nazhir seperti ini bukan sesuatu yang sulit untuk didapat, sebab sekarang ini telah banyak lembaga profesi dan pendidikan yang berwawasan syariah menyediakan Sumber Daya Manusia yang terampil sehingga mampu mengembangkan perwakafan. Persoalannya, adakah dari pihak waqif memilih Nazhir yang sesuai dengan visi kesejahteraan di samping kebutuhannya terhadap dimensi ibadah, dan apakah ada kepedulian orang yang terampil dan terdidik untuk melihat perwakafan sebagai potensi ekonomi yang akan mampu menjadi pilar ekonomi masyarakat dan negara?

Di sinilah perlu adanya kesatuan visi antara Waqif dan Nazhir untuk menciptakan perwakafan yang profesional berwawasan ekonomi dan kesejahteraan sesuai dengan wakaf yang berdimensi ibadah. Perlu mengakui bahwa perkembangan wakaf uang di Indonesia belum optimal. Hal itu disebabkan rendahnya literasi nazhir mengenai pengelolaan wakaf uang.

Secara realita memang potensi wakaf uang di Indonesia ini sangat besar. Lantaran Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Maka dengan begitu perlu adanya aspek yang mendukung dalam pengelolaan wakaf uang agar bisa dikelola dengan baik. Kemudian beberapa aspek tersebut mungkin akan menjadi solusi yang mungkin bisa mengembalikan esensi dari seorang Nazhir.

Pertama, perlu adanya meningkatkan pemanfaatan teknologi serta optimalisasi riset-riset dalam bidang wakaf. Kedua, mengoptimalkan regulasi kelembagaan wakaf agar lebih up to date, sehingga bisa lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketiga, merevitalisasi BWI agar kinerjanya lebih optimal dalam mengelola wakaf yang luar biasa besar.

Keempat, bagaimana meningkatkan kompetensi nazhir, Kita paham nazhir itu umumnya masih berangkat dari ranah sosial. Sehingga tidak banyak nazhir yang punya kompetensi manajemen ataupun pengelolaan bisnis. Oleh karena itu, dengan memfokuskan empat aspek tersebut wakaf uang di Indonesia akan berjalan dengan baik dan bisa memenuhi tujuan wakaf yang berdimensi ibadah.


Baca selengkapnya »

di April 24, 2022


Oleh Devita Zelfi A.P, M Syarip Hidyatullah, Nawang Feby L

Proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi satu dari sekian banyak upaya pemerintah dalam melakukan stimulasi kegiatan ekonomi di masyarakat. Hal ini bertujuan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Pembangunan Bendungan Bener merupakan salah salah satu Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Tujuan dibangunnya bendungan ini adalah sebagai kegiatan pengairan untuk mendukung ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan air masyarakat. Bendungan tersebut rencananya akan menyediakan air baku untuk tiga kabupaten, yakni Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Kulonprogo. Pembangunan ini juga dikabaekan akan menjadi salah satu iconic dan objek wisata di daerah tersebut

Dalam pembangunan tersebut pemerintah memilih Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit sebagai material pembangunan bendungan tersebut. Namun, penambangan batu di lokasi tersebut mendapat penolakan dari warga Desa Wadas. Penolakan tersebut juga menimbulkan konflik antara warga dengan apparat. Alasan warga menolak penambangan tersebut yaitu ada sekitar 27 mata air disekitar penambangan tersebut akan terancam tercemar atau mati dikarenakan geologi alam yang sudah berubah akibat penambangan yang dapat menyebabkan tercemar atau matinya jalur dari mata air tersebut. Sedangkan mata air tersebut merupakan salah satu sumber perairan yang digunakan oleh warga sekitar yang Sebagian besar bermata pencaharian petani kebun. Tentu saja hal ini sangat terdampak oleh perekonomian warga di desa Wadas maupun sekitarnya dikarenakan mata air tersebut yang merupakan aspek penting dalam pengairan pertanian kebun mereka menjadi macet. Sehingga para warga menjadi bingung akan memenuhi kebutuhan perairan untuk pertaniannya. 

Lalu, warga juga khawatir akan terjadinya longsor akibat kegiatan penambangan tersebut dikarenakan yang sebelumnya sebagai daerah rimbun dengan pohon menjadi tempat penambangan Dan yang terakhir warga menganggap pemerintah melanggar aturan tata ruang yang telah ditetapkan. Hal lain yang menjadi permasalahan oleh warga adalah adanya konflik pengadaan Tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang membangun proyek tersebut, yang pertama pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan bendungan dan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal penambangan andesit guna bahan baku pembangunan bendungan.

Hingga saat ini, pemerintah, khususnya TNI dan Polri di daerah Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah masih terus berusaha menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat melalui berbagai upaya. Misalnya dengan membuka kegiatan pemberian pemahaman terhadap individu atau kelompok. Selanjutnya, dibutuhkan upaya yang mampu memberikan keuntungan pada seluruh pihak. Pemerintah, penanggung jawab proyek, serta masyarakat perlu melakukan pendekatan dialogis agar dapat mempertemukan titik tengah dari keinginan masing-masing. Selain itu, pembatalan dalam penambangan batu andesit yang digunakan untuk kegiatan pembangunan bendungan menjadi salah satu solusi yang dinilai cukup ampuh. 

Apabila penambangan batu andesit tetap dilakukan, artinya pemerintah telah melanggar acuan hukum karena pembukaan lahan penambangan batu andesit tersebut tidak searah dengan pengadaan tahan untuk kepentingan umum sesuai yang tercantum dalam UU Pengadaan Tanah No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berdasar pada aturan tersebut, selanjutnya perlu dilakukan upaya ganti rugi atas pengadaan tanah khususnya kegiatan penambangan batu andesit untuk pembangunan bendungan. Pemerintah sendiri belum dapat merinci pasti nominal ganti rugi. Namun, dapat dipastikan bahwa ganti rugi dapat diterima sebelum lebaran 2022.

Berbagai upaya yang telah terlaksana maupun sedang dalam proses pelaksanaan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman di masyarakat. Pembangunan Bendungan Bener semestinya dapat terus dilaksanakan karena dirasa manfaat yang akan diperoleh masyarakat cukup banyak. Namun, untuk pengambilan bahan bangunan berupa batu andesit yang digali dari wilayah tersebut disarankan untuk dihentikan karena dapat merusak ekosistem. Selain itu, upaya ini juga dapat mengembalikan keadaan perekonomian masyarakat yang terpengaruh proyek pembangunan bendungan dan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Baca selengkapnya »

di April 20, 2022


Oleh Ninda Herlina Rahmawati

Mahasiswi Ekonomi Syariah INISNU Temanggung


Lahirnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. Sebelumnya, di Indonesia juga telah didirikan lembaga-perbankan nonbank yang dalam kegiatannya menerapkan sistem syariah. Pemerintah kemudian membuat peraturan untuk pelaksanaan bank syariah melalui UU No. 7 tahun 1992 (Fatinah & Fasa, 2021). Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll (OJK, 2013).

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia (Tho’in, 2019). Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi Indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah sangat besar.

Untuk menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional dan mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan rencana penggabungan atau merger bank syariah BUMN (Lida Puspaningtyas, 2020). Pasalnya, total aset bank syariah BUMN akan meningkat dan menjadi yang terbesar di Indonesia. Tiga bank syariah BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA). Tiga bank syariah BUMN yang akan digabungkan adalah BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dan baru saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI pada hari ini, Senin (1/2).

Merger membuat BSI memiliki aset mencapai Rp240 triliun dan modal inti Rp22,6 triliun. Sementara pembiayaan tembus Rp157 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) alias simpanan Rp210 triliun. Dari dana jumbo ini, Jokowi berharap BSI akan memberi manfaat besar kepada masyarakat. Tidak hanya kepada sektor syariah, namun juga ekonomi masyarakat secara nyata. "Saya menaruh harapan besar agar BSI juga memberikan kontribusi besar ke ekonomi syariah yang dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi saat peresmian BSI di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/2).

Khususnya para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebab, menurut riset yang pernah dilakukannya, nilai pembiayaan dari bank syariah ke sektor UMKM jauh lebih besar daripada bank konvensional. Ini akan menjadi nilai plus tersendiri bagi bank syariah dalam membantu kebangkitan serta perkembangan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak lebih lanjutnya, kebangkitan UMKM tentu akan memberi kontribusi juga ke perekonomian nasional. Sudah jadi rahasia umum bahwa usaha kecil merupakan penopang ekonomi tanah air.

Tak hanya itu, secara riil BSI juga memungkinkan perluasan produk keuangan syariah di masyarakat. Ini tentu akan memperkaya produk keuangan di Indonesia yang saat ini masih didominasi oleh produk keuangan konvensional.

Produk-produk keuangan syariah pun punya prospek diminati karena Indonesia memiliki populasi penduduk muslim yang besar. Dampak terusannya, ini bisa meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional.

Kendati begitu, Ekonom dari Perbanas Institute Piter Abdullah Redjalam punya pendapat berbeda. Menurutnya, secara jangka pendek, kehadiran BSI tidak langsung berdampak ke masyarakat. Menurutnya, dampak nyata dari pembentukan BSI saat ini masih lebih dinikmati oleh bank sebagai pelaku bisnis dalam jangka pendek. Jadi bukan langsung ke masyarakat.

Ada juga nasabah non muslim yang lengket dengan bank syariah, dan alergi rentenir. "Dulu, saya terlilit rentenir dan bank keliling. Saya enggak nyangka bisa jualan ikan segar sampai 75 kilogram (kg) per hari," ceritanya lirih dari lapak sederhana seluas 15 meter persegi di pinggir Jalan Dalung, Kuta Utara, Bali, Jumat (25/3).

Alih-alih untung, usaha yang menjadi satu-satunya mata pencarian malah buntung untuk menutup utang dan bunga 'selangit' di rentenir dan bank keliling. "Kapok, saya kapok pernah ke rentenir atau bank keliling," lanjutnya.

Barulah ia berkenalan dengan BTPN Syariah. Di sana, ia dan ibu-ibu lainnya mulai belajar tentang pengelolaan uang, termasuk mengelola usaha yang dilakoninya, serta utang. Tidak hanya sekadar mengajukan pinjaman untuk ekspansi usahanya. Pembiayaan ultra mikro tersebut diakui Desak telah membantu mengembangkan usahanya.

Namun merger dan pembentukan BSI memungkinkan Indonesia punya bank syariah dengan aset dan modal yang cukup besar. "Sehingga mampu untuk beroperasi secara lebih efisien dan mampu bersaing. Kita harus ingat perbankan adalah industri padat modal, Tapi, bank syariah yang kuat bisa membantu perkembangan bisnis halal di Indonesia. Pada akhirnya, juga bisa berkontribusi pada perekonomian dalam negeri secara jangka panjang.

Sepanjang 2021, BSI tercatat menyalurkan pembiayaan untuk segmen UMKM mencapai Rp38,3 triliun secara nasional dengan kualitas pembiayaan yang terjaga. Nilai tersebut sekitar 23 persen dari total penyaluran pembiayaan BSI.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi menjelaskan bahwa sepanjang 2021, BSI tercatat menyalurkan pembiayaan untuk segmen UMKM mencapai Rp38,3 triliun secara nasional dengan kualitas pembiayaan yang terjaga. Nilai tersebut sekitar 23 persen dari total penyaluran pembiayaan BSI.

Hery menambahkan, BSI juga mewujudkan komitmen nyata dalam mengembangkan pelaku UMKM melalui BSI UMKM Center yang diresmikan pada Desember 2021 di Aceh. Kegiatan itu sejalan dengan program pemerintah memulihkan ekonomi nasional pasca pandemi, di mana stimulus ekonomi di antaranya difokuskan di segmen usaha tersebut.

Adanya merger bank syariah ini dapat memecahkan permasalahan umum dalam permodalan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jika permodalan berhasil dan bank syariah akan mampu melakukan ekspansi lebih luas untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Adanya modal yang besar juga akan mendorong bank syariah untuk memberikan pembiayaan yang lebih besar kepada masyarakat . Dan BSI akan memberi manfaat besar kepada masyarakat. Tidak hanya kepada sektor syariah, namun juga ekonomi masyarakat secara nyata.


Baca selengkapnya »

di April 15, 2022


Oleh Ulya Minata Rusdiati

Mahasiswi Ekonomi Syariah INISNU Temanggung 


Koperasi  merupakan  sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan secara bersama atau kelompok demi kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang menjelaskan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan asas kekelurgaan berdasarkan prinsip koperasi sekaligs sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi di Indonesia berdiri sejak aman penjajahan belanda hingga sekarang ,yang berarti bahwa koperasi  itu terus berkembang sampai memiliki peran penting dalam meningkatan perekonomian Indonesia. 

Anggota koperasi memiliki hak yang sama setiap keputusan karena koperasi menggunakan prinsip musyawarah untuk mencapai kata mufakat.anggota koperasi berkedudukan sebagai pemilik koperasi tersebut sehingga anggota koperasi memiliki peran untuk menentukan manajemen dan pengelolaan koperasi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  25 Tahun 1992 pasal 3 koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotapada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tataan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil , dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Koperasi merupakan soko guru ekonomi  Indonesia yang keberadaanya dijmain oleh undang-undang yang berarti  koperasi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dimana koperasi hadir sebagai tuntutan dari konstitusi dan merangkul setiap aspek kehidupan secara menyeluruh. Koperasi berdiri dengan menggunakan suku bunga yang relative rendah bagi masyarakat yang ingin melakukan simpan pinjam sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan berasaskan kekeluargaan koperasi mensejahterakan anggotanya tanpa mengambil keuntungan yang maksimal dan berlebihan dari orang-orang yang meminjam ke koperasi. 

Segala sesuatu yang berada di dalam koperasi berasal dari para anggota dan dapat digunakan untuk kepentingan anggota. Modal koperasi dari modal sendiri dan modal pinjman. Modal utama dalam koperasi berasal dadi modal anggotanya sendiri dapat diperoleh dari simpanan poko, simpanan wajib. Sedangkan modal pinjaman dapat diperoleh dari  bank dan lembaga keuangan lainnya, obligasi, atau didapat dari Kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya. Koperasi juga bisa mendapatkan modal dari hibah baik hibah dari anggota operasi tersebut atau orang lain.

Koperasi memiliki fungsi sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia, memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia, dan sebagai upaya untuk mendemokrasi kan sosial ekonomi Indonesia. Tak hanya memiliki fungsi koperasi juga miliki peran penting bagi penggerak perekonomian Indonesia diantaranya yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, koperasi mampu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat karena dapat meringankan beban masyarakat, koperasi dapat menurunkan jumlah pengangguran karena koperasi berdiri memerlukan banyak anggota tidak individual, koperasi dapat meningkatkan pendapatan anggota karena biasanya anggota koperasi nantinya mempunyai pendapatan dari sisa hasil usaha yang dilakukan koperasi tersebut, koperasi  dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan koperasi dapat mencerdaskan bangsa dengan berbagai bidang pendidikan atau jasa biasanya koperasi menyalurkan anggotanya untuk menjalani pelatihan ketrampilan sehingga para anggota koperasi menjadi terampil agar dapat mempertahankan dan memajukan koperasi yang didirikan bersama-sama. 

Di Indonesia terdapat beberapa jenis koperasi sesuai dengan komoditinya diantaranya yang pertama,  koperasi produktif yang bertujuan untuk membantu usaha para anggotanya melakukan suatu usaha secara bersama-sama. Yang kedua, koperasi konsumsi yaitu operasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam yaitu koperasi menyediakan pinjaman. Yang keempat, koperasi seba usaha yaitu jenis koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis usaha mulai dari  koperasi produksi dan koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam. 

Banyaknya jenis koperasi yang berada di Indonesia dapat menguntungkan masyarakat karena dapat memilih jenis koperasi sesuai yang dibutuhkannya. Masyarakat juga tidak akan kesulitan karena banyaknya jenis koperasi yang sudah tersebar di seluruh wilayah republik Indonesia. Peran koperasi terhadap perekonomian sangat penting karena koperasi sebagai Gerakan ekonomi yang memiliki nilai sosial yang tinggi. 

Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia juga memiliki peran aktif dalam memajukan koperasi di Indonesia. Tidak hanya itu, keseimbangan koperasi juga tetap harus ditingkatkan supaya dapat memenuhi kebutuhan anggotanya dan masyarakat. Kita sebagai generasi penerus juga harus mempelajari dan mendalami pengetahuan tentang perkoperasian di Indonesia, agar dapat memajukan dan memperbaiki sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Terlebih lagi jaman semakin canggih dan tekhnologi semakin maju oleh karena itu penerus bangsa juga harus semakin canggih dalam berpikir dalam mengembangkan ekonomi koperasi.  Koperasi berdiri bukan hanya untuk simpan meminjam tetapi koperasi berdiri karena dapat memberikan keuntungan sesama anggota dan masyarakat. 


Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)