Pasang Iklanmu Di Sini!

Jajaran FKPT Jawa Tengah

Jakarta, Hariantemanggung.com -Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) seluruh Indonesia dilantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjenpol Suhardi Alius pada Senin malam (17/2/2020) di Hotel Mercure, Jakarta.

Sebanyak 32 orang ketua mewakili jajaran kepengurusan menerima kalung kartu tanda anggota sebagai simbol disahkannya kepengurusan FKPT periode 2020-2022.

Resmi ditunjuk sebagai Ketua FKPT Jawa Tengah adalah Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, M.Ag. Kemudian disusul dengan Iman Fadhilah, M.SI (Sekretaris), Edi Kurniawan, M.Pd (Bendahara), KH. Hudallah Ridwan (Kabid Agama, Sosial dan Budaya), Dra. Atiek Suniarti M.Si (Kabid Perempuan dan Anak), Joko Prihatmoko, M.Si (Kabid Pemuda dan Pendidikan), Dr. Rusmadi (Kabid Pengkajian dan Penelitian), Sukendar, Ph.D (Kabid Media Massa, Ekonomi dan Hukum), Siti Maemunah, M.SI (Staff Keuangan), Faizin, M.Si (Staff IT), dan Ahmad Ro’uf, S.Pd.I (Staf Administrasi & Umum).

Dalam sambutannya, Ketua BNPT Suhardi Alius berharap FKPT bisa bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menangkal paham radikal dan aksi teror. “Kita perlu bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menangkal radikalisme dan terorisme dengan menyebarkan ideologi toleran dan mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan local mulai dari keluarga” tuturnya.

Senadana dengan yang disampaikan Suhardi Alius, ketua FKPT Jawa Tengah Syamsul Ma’arif menyatakan komitmennya untuk memimpin FKPT menjadi lembaga yang berkontribusi menangkal paham radikal dan terorisme. 

“Ke depan FKPT Jateng akan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mencegah dan melawan ekstremisme dan terorisme, karena keduanya adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Maka diperlukan berbagai pendekatan dan langkah komprehensif dengan penekanan pada “soft power approach”, selain itu kita akan mendorong seluruh elemen untuk aktif melestarikan kearifan lokal yang sudah terbukti efektif memberikan dampak positif bagi rasa toleransi, kebersamaan, persatuan dan kesatuan Indonesia serta mampu menangkal paham intoleran, radikal dan terorisme” katanya.

Sejumlah pejabat eselon 1 hadir dalam pelantikan yang merupakan serangkaian acara dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT ke VII tersebut. Kegiatan ini berlangsung mulai 17 s/d 20 Februari 2020 besok. Hadi Prabowo, M.M mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan pentingnya inovasi dalam menangkal radikalisme dan terorisme. 

“Saat ini pola terorisme sudah semakin modern, upaya pencegahan dan penanganannya juga harus berinovasi sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat berbangsa dan bernegara menjadi tujuan kita” terangnya. (htm44/ar).
JAKARTA, Hariantemanggung.com - Menteri Sosial Republik Indonesia yang di wakili oleh Staf Ahli Menteri Sosial Bapak Sonny W Manalu didampingi Bapak Dr. Salahudin Yahya, M.Si Kabag Publikasi dan Pemberitaan Kemensos RI, menerima secara langsung audiensi resmi dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) di ruang Staf Khusus Kemensos RI Jl. Salemba Raya No.28, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat. (Rabu, 22/01/2020)

Hadir dalam audiensi tersebut, Ir. Dedi Nadiyanto Ketua Umum DPP AWPI, Agus Suawardi Sekjend DPP AWPI, Yusuf Ahmadi Direktur Media Group AWPI, Armasyah Daulay Kepala Departemen Media IT dn IO DPP AWPI, Winarto Wasekjen DPP AWPI, Deviana Iran Wasekjen DPP AWPI, Ike Drijuli, SH Wakil Direktur PUSBAKUM AWPI, Tinto Wardani AWPI Pers Guard.

Ketua Umum DPP AWPI Ir. Nadiyanto mejelaskan dalam agenda audiensi "Kami siap mengawal program Kementerian Sosial RI dengan merealisasikan Program Kerja DPP AWPI guna tercapainya visi dan misi dari AWPI" Jelas Dedi Nadyanto. (22/01).

Dijelaskan oleh ketua Umum DPP AWPI, bahwa AWPI banyak program yang akan bisa disinergikan dengan Kemensos RI. bahwa AWPI juga ikut peran aktif dalam Jurnalis Bela Negara sebagai salah satu Program DPP AWPI juga pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Papar Ketua Umum DPP AWPI.

Sonny W Manalu Staff Ahli Menteri Sosial RI Menyambut antusias Pengurus DPP AWPI, menjelaskan "Ada 5 jenis program utama Kemensos Pertama: progran perlindungan dan Jaminan sosial, Kedua program raskin menjadi rastra atau sembako. Ketiga Program rehabilitasi sosial tentang kecacatan, lansia, anak terlantar, Kelima pemberdayaan sosial membangkitkan sumber daya sosial dan ikut memberdayakan kegiatan sosial, yang didalamnya ada penelitia, penunjang dan pengawasan" Jelas Sonny W. Manalu.

Jonny juga menambahkan, berharab AWPI mampu mengawal dengan baik semua program pemerintah, mengawasi realisasi program pemerintah khususnya segala program Kementerian Sosial RI

"Silahkan dikawal dilapangan tentang realisasi kegiatan program kerja Kemensos RI di seluruh Indonesia, Kami membutuhkan analisis AWPI dan pantauan investigasi anggaran Kemensos agar tepat sasaran" Tegasnya.

Yusuf Ahmadi, Direktur Media Group AWPI Menambahkan, "Kami Media Group AWPI siap mensosialisasikan program utama Kemensos sekaligus mengawal program pemerintah agar benar-benar tepat sasaran dalam realisasinya, bentuk sinergi antara Kementerian Sosial RI dan DPP AWPI" Tegas Yusuf Direktur Media Group AWPI, yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum DPN SAPU JAGAD. (Red-htm55/12).
YOGYAKARTA, Hariantemanggung.com - Menteri Sosial Juliari P. Batubara Selama dua hari mulai Rabu-Kamis (22-23/01/2020) melakukan kunjungan ke tiga unit pelaksana teknis (UPT) Kemensos yakni BBPPKS Yogyakarta, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso, Surakarta. 

Mensos menyatakan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan merupakan “otak” Kementerian Sosial. Mensos mengingatkan, pekerjaan Kemensos tidaklah mudah kendati  anggaran Kemensos terbesar keenam dari seluruh K/L. Ini karena yang diurus Kemensos adalah manusia. 

“Yang kita urus ini bukan barang, bukan bangunan dan jembatan. Yang kita urus dan yang kita bangun ini manusianya. Oleh karena itu, saya tekankan bahwa tugas Kemensos bukan hanya pada distribusi bansos, tapi juga bagaimana membenahi peradaban,” jelas Mensos. (Kamis, 23/01/2020)

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menegaskan kepada jajarannya, agar hasil riset dan modul dari balai besar pendidikan dan pelatihan benar-benar adaptif terhadap perubahan jaman, termasuk cepatnya inovasi teknologi. Harapan itu ada pada  pusat-pusat unggulan seperti balai penelitian yang dimiliki Kementerian Sosial bisa menjawab permasalahan terkini yang hadapi masyarakat. 

“Kalau kita lihat perubahan yang berlangsung saat ini sangat dipengaruhi teknologi. Seperti BBPPKS ini coba berpikir ke depan. Bagaimana mulai mengadaptasikan teknologi. Mungkin nanti  mekanisme penyaluran program-program social welfare yang masih manual akan digantikan oleh aplikasi di handphone” Tegas Mensos Juliari dalam kunjungan kerjanya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, (Kamis, 23/01/2020)

Mensos juga memapakan pentingnya adaptasi teknologi dengan program kesejahteraan sosial juga membutuhkan sinergi dengan pihak lain. Oleh karena itu, UPT Kemensos seperti BBPPKS, B2P3KS, dan BBRSBD perlu dikenal dan bersinergi dengan para stakeholder, seperti perguruan tinggi, dan perusahaan teknologi.
Pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi namun yang tak kalah penting adalah juga harus membangun peradabannya. Mensos mencontohkan, di sejumlah negara maju, pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS), penyandang disabilitas, lansia yang tidak punya akses, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, dilakukan oleh kalangan swasta. 

“Di negara maju pemerintah sudah tidak terlalu ikut campur,” katanya. Di Indonesia, negara termasuk Kemensos, bertanggung jawab dalam pelayanan terhadap PPKS. Oleh karena itu, segenap pegawai di Kemensos dituntut punya kemampuan mentransformasikan dengan dimulai dari perubahan cara berpikir para pegawai.
Dalam bagian lain sambutannya, Mensos menyatakan, Kemensos juga sudah mengantisipasi kelanjutan program prioritas nasional seperti PKH dan BPNT. Untuk itu, Kemensos sudah mempersiapkan payung hukum berupa rancangan undang-undang (RUU). 

“Kita sudah memasukkan RUU perlindungan dan bantuan sosial serta RUU penanggulangan bencana. Keduanya sudah masuk program legislasi nasional artinya masuk ke daftar RUU yang diprioritaskan. Dengan adanya 2 RUU tersebut, BPNT dan PKH bisa lanjut terus,” Pungkas Mensos. (Red-HTm33//MGA) .

Oleh Muhammad Syauqy Numan
Mahasiswa semester 3 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam MalangKetua PAKPT IPNU  RADEN RAHMAT UNISMA

Seperti burung yang terbang lepas bebas dari sangkarnya yang sudah membelenggunya beberapa tahun.Ibarat ini mungkin sangat cocok diibaratkan untuk seorang pelajar dikalangan santri ketika detik detik mereka lulus dan pulang setelah beberapa tahun mencari ilmu agama untuk persiapan mereka dimasa depan. Melihat peristiwa seorang santri yang sudah pulang setelah mereka diwisuda merupakan kebahagian tersendiri. Mereka akan menghadapi dunia yang sesungguhnya di dunia luar dengan tantangan arus globalisasi yang terus menggerus.

Namun, dalam berbagai aspek kita juga perlu mengetahui apakah seorang santri yang mungkin menjadi seorang yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya atau malah mereka terlarut dan terlena atas kehidupan barunya. Fenomena ini sangat sering terjadi di kalangan santri dikalangan mahasiswa di perguruan tinggi . Mungkin bagi mereka ketika sudah menginjak pendidikan di dunia perkuliahan setelah mencari bekal ilmu agama di penjara suci selama 3 sampai 6 tahun.

Dirasa ilmu yang sudah didapatkan selama beberapa tahun sangat menancap dan juga sangat menguasai di benak diri masing masing. Santri dikalangan mahasiswa tidak hanya dihadapkan oleh persoalan agama namun juga masalah idealisme dan pluralisme yang lebih kompleks. Sebagian santri mungkin lebih memilih nyantri sambil kuliah karena dirasa ilmu yang didapatkan masih kurang. Selain itu untuk mencari sebuah barokah dan sanad keilmuan nya dari kyai.

Tentunya mereka lebih mudah untuk meneruskan dan mengamalkan apa yang didapatkan di pesantren mereka sebelumnya karena pada dasarnya mereka dalam ruang lingkup yang sama. Hal ini mungkin sangat berpengaruh dalam cara hidup yang menjunjung nilai luhur pesantren kesederhanaan, akhlak, tata krama yang tentunya juga sangat mempengaruhi mereka ketika berinteraksi di dunia kampus.

Sedangkan sebagaimana semestinya tentunya ada juga smiebagaian santri yang telah lulus lebih memilih hanya melanjutkan pendidikan formal di kampus belaka. Dikarenakan alasan kesibukan tugas, pola kehidupan yang sangat berbeda dibandingkan di dunia pesantren, ataupun prioritas dalam mengejar mimpi mereka dengan jalur pendidikan formal saja. Tentunya mereka memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan santri yang masih belajar di pondok pesantren sambil kuliah, karena pada dasarnya mereka didorong lebih mampu untuk mengamalkan apa yang mereka dapatkan sebelumnya di dunia pesantren.

Pola kehidupan yang sangat berbeda inilah yang memang menjadi tantangan baru bagi mereka apakah mereka dapat mempertahankan jiwa santrinya atau malah terhanyut dalam  gemerlap kehidupan luar. Mulai dari pengaruh teman dan lingkungan  secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Namun pada kenyataannya tidak banyak mereka yang dapat melewati hal tersebut.

Bahkan justru tidak sedikit yang hanyut dalam dunia luar yang lebih nyaman karena dirasa lebih bebas dan tanpa batas. Hal yang sangat miris adalah terkadang nilai nilai luhur pesantren yang didapatkan selama tidak kurang dari 3 tahun seakan hilang begitu saja bahkan mirisnya sebagaian orang justru malu menampakan latar belakang dari dunia pesantren. Ironis memang tapi inilah yang terjadi di kalangan santri yang berada di dunia perguruan tinggi

Pada dasarnya mimilih melanjutkan ataupun tidak jenjang pendidikan pesantren di dunia perguruan tinggi adalah hak prerogatif masing masing. Tidak mudah memang membuat keputusan tersebut harus diambil dengan matang dan penuh perhitungan.

Ada baiknya ketika santri lebih memilih melanjutkan pendidikan pesantren nya tanpa meninggalkan pendidikan formalnya. Namun tidak salah juga memang untuk mereka yang lebih memilih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi saja tetapi jangan sampai nilai nilai pesantren yang didapatkan seolah sirna dengan kehidupan luar yang bebas.