JRPP Tegaskan Rotasi dan Promosi Harus Terukur dan Objekif

Muhamad Alipudin Direktur Eksekutif JRPP

Hariantemanggung.com - Menjelang 6 bulan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah Anies-Sandi, Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mendorong agar penggantian Kepala Dinas berdasarkan penilaian yang objektif dan terukur. Tepatnya 15 April 2018, Anies-Sandi akan mengganti sejumlah Kepala Dinas.

“Para pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur (DKI Jakarta) kan harus sejalan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur itu sendiri. Jika ada Kepala Dinas yang berlainan jalan atau jalannya lambat, sebaiknya diganti saja. Namun tentunya berdasarkan penilaian yang objektif dan terukur dengan mempertimbangkan banyak parameter,” kata Direktur Eksekutif JRPP, Muhamad Alipudin saat ditemui wartawan di Jakarta (30/3/2018).

Berdasarkan pengamatannya, Alipudin menyebutkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) berkinerja baik layak di berikan perhatian bahkan promosi.

Seperti diketahui DPMPTSP DKI Jakarta mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan skor 85,43 yang menunjukkan pelayanan prima perizinan. Selain itu, DPMPTSP DKI Jakarta berkontribusi pada peningkatan peringkat Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB). Indonesia menempati posisi ke-72, dimana DKI Jakarta sebagai kota yang mewakili Indonesia untuk perhitungan dengan bobot 78%.

Sementara itu, Alipudin menyebutkan BPRD telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak hotel, tempat hiburan, dan restoran pada tahun 2017 melampaui target hingga 103 %. Dan pembayaran pajak tersebut sudah bisa melalui EDC Acquiring yang terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

“Penerimaan ketiga pajak itu (hotel, tempat hiburan, restoran) tahun ini sudah mencapai 1,358 Triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,136 Triliun. Dan sekarang pembayaran pajak itu dimudahkan dengan Teknologi Informasi (EDC Acquiring),” kata Alipudin. 

Ia juga mengatakan penilaian komprehensif JRPP terhadap kinerja Kepala-Kepala Dinas DKI Jakarta sedang dilakukan. Penilaian ini diharapkan menjadi bahan masukan Anies-Sandi dalam merotasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Berberapa bidang perlu diperkuat dengan Kepala Dinas yang memiliki kompetensi seperti Dinas Pariwisata, Kominfo, Tata Air, Tata Kota, Pertamanan yang harus diisi filgur-figur yang kompeten dan berani serta memiliki kreativitas.

“Tim peneliti kami telah melalukan kajian untuk kemajuan Kota Jakarta. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan terkait perbaikan kinerja,” kata Alipudin. (Htm55/hms).