Diketahui bahwa selama ini CSR dan KLB tidak sesuai Undang-Undang (UU) no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Memang CSR dan KLB ini harus di audit, saya juga mendukung Wakil Gubernur Jakarta kita Sandiaga Uno yang menegaskan untuk segera audit,” kata Anggawira saat ditemui di Jakarta (2/11).
Disamping itu Anggawira juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit perizinan, kami melihat banyak bagunan-bangunan penunjang telekomunikasi yang ilegal tanpa izin. Kami mendesak pemerintah untuk menertibkannya, kita ingin Kota Jakarta tertata rapih.
Pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dana CSR dan KLB digunakan tanpa melalui APBD seperti yang tercantum pada UU no 17 ayat 1. Pemprov DKI hanya melakukan taksiran setelah proyek-proyek yang menggunakan dana CSR dan KLB rampung.
“Pemerintahan baru saat ini memang harus memperbaiki yang sebelumnya. Tinggalkan yang sekiranya kurang baik,” tutur Anggawira.
Anggawira yang juga mantan juru bicara tim pemenengan Anies Sandi mengatakan, Sandiaga Uno berencana untuk meningkatkan predikat Kota Jakarta dari WDP ke WTP dengan cara memperbaiki seluruh laporan keuangan Kota Jakarta.
“Sampai kemarin saya mendengar ada 6000 temuan dari audit BPK, termasuk CSR. Kita tentu menginginkan semuanya ditindak lanjuti,” imbuh Anggawira.
Menurut Anggawira, Kota Jakarta memiliki potensi untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini didukung oleh pasangan Gubernur dan Wakilnya Anies–Sandi yang dengan sigap menindak lanjuti laporan. (Htm57/Hms).
Tambahkan Komentar